TERKINI:

Diduga Sentimen Pribadi, Penangkapan POJF Terkesan Dipaksakan


KULI-TINTA.COM, LHOKSEUMAWE - Penangkapan para Debt Collector atau yang disebut Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (POJF) kerap kali pro dan kontra.

Para aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memproses suatu perkara, terkesan menyalahgunakan wewenangnya. 

Hal tersebut pun terjadi di Polres Lhokseumawe. Proses hukum yang dilakukan pun mendadak viral. Penangkapan terhadap salah seorang Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dialami oleh Novi Priantoro (40). Pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Novi dengan membuat berita sayembara tertulis. 

“Ass rekan-rekan, apabila ada diantara rekan-rekan atau family nya yang pernah ditarik mobil (leasing) secara paksa oleh debt collector yang mengaku-ngaku dari BAIS/BIN dan dimintai uang oleh ybs, maka dapat ke Polres untuk membuat pengaduan, karena orangnya sudah tertangkap, tks”.

Pernyataan itupun menjadi viral dan belum diketahui siapa sumber dari kiriman tersebut dan mengirimkan foto korban Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia ke seluruh media sosial.

Seperti kita ketahui, perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Namun yang satu ini sudah pindah tangan dan tidak bayar selama 6 tahun.

Tetapi, untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berikrah-ikrah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran Perjanjian Fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Namun, dalam kasus yang satu ini sungguh berbeda. Polres Lhoksumawe diduga memaksakan kasus perkara tersebut naik, tanpa melihat apakah pelapor mempunyai legalitas dalam membuat laporan sehingga membuat berita sayembara untuk meminta orang lain membuat laporan dan korban saat ini sudah mendekam didalam sel selama 3 hari sebelum berita ini ditayangkan, Rabu (25/12/2019).

Istri korban pun angkat bicara, dimana saat ini dirinya menanti suaminya pulang dan meminta kepastian hukum atas pekerjaan suaminya yang selama ini dianggap sebagai Pekerja Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.

“Saya tidak mengerti hukum bang, namun suami saya selama ini bilang jika mereka itu bekerja memiliki sertifikasi dari SPPI dan ada fidusia katanya itu pekerjaan resmi dia bang. Namun, saat ini saya sudah tidak mengerti lagi bang dimana suami saya katanya sudah ditangkap di polres Lhokseumawe dan tanpa pemberitahuan dengan saya bang," ungkap istri korban Ciara.

Lanjutnya lagi, ia menekankan bahwa pihak APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) bertanggung jawab atas sertifikasi yang mereka gadang-gadangkan selama ini. 

"Lihatlah bang semua pada diam dan suami saya menjadi korban atas pekerjaan resmi yang mereka katakan resmi. Semoga dengan naiknya berita ini bang pihak terkait seperti SPPI, APPI, dan OJK Ikut menjembatani penyelesaian kasus suami saya bang," harapnya. 

Dalam hal diatas pihaknya ditahan atas penarikan satu unit mobil Mitsubushi Galant Sedan Tahun 1998 dengan Nomor fidusia 0011001633 – 001 dengan total jaminannya Rp 46.320.000 (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor BPKB A7918434B yang ditanda tangani Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas nama Ardiansyah SH MH NIP. 196307131983031001 dengan pihak PT. Verena Multi Finance, Tbk.

Adanya kejanggalan yang ditemukan awak media seperti pada saat penangkapan Novi Priantoro ditangkap dengan menembakkan pistol ke atas sebanyak 3 kali didepan Pool Bus Sempati Star dan disaksikan orang banyak dari keterangan para saksi dilapangan dimana pihak polres langsung menabrak serta memborgol seperti menangkap boronan narkoba kelas kakap.

Pantauan lain awak media juga jika ternyata penangkapan tersebut terjadi karena pihak korban sering menangkap kendaraan pihak oknum kepolisian dan oknum anggota TNI serta penegak hukum lainnya sehingga muncul rasa sakit hati dan mencoba memaksakan dudukan perkara terkait jaminan fidusia. Media juga menduga banyaknya oknum aparat penegak hukum memakai kendaraan tak bersurat.

“Ya bang kalo Novi ini orangnya tidak pandang bulu dalam melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, dia tangkap aja semua mobil-mobil yang namanya sudah menunggak bang sehingga banyaklah sakit hati ke dia bang dan kemarin itu juga perwira pun mobilnya ditariknya bang. Taulah abang sekarang ini banyak oknum polisi dan tentara kendaraannya yang tak resmi bang," beber Ldn pada awak media.

Bahkan ia menjelaskan pasca penangkapan Novi, berawal saat mobil salah seorang oknum TNI ditarik akibat menunggak selama 6 tahun.

"Penahanan Novi itu juga kan karena dia tarik mobil salah seorang oknum TNI  yang kredit di Verena Multi Finance dan sudah menunggak 6 tahun lamanya bang. Sehingga dia buat laporan dan saya juga membuat laporan karena biaya penarikan saya juga ditipunya," pungkasnya.

Dari perkara di atas kuat dugaan jika memang benar tidak memiliki kekuatan hukum dimana pihak Polres Lhokseumawe menerima laporan tanpa hak atas pelapor dan mencoba menerima laporan tanpa hak lapor.

“Mereka tidak memiliki kekuatan hukum dalam penerimaan laporan tersebut dimana pelapor harus memiliki yang namanya BPKB atau surat keterangan dari leasing sebagai bukti kepemilikan yang sah. Jika mereka dalam melakukan eksekusi dan memiliki yang namanya fidusia itu sudah menjadi hak mereka dalam mengamankan unitnya," tegas Olo P. Marbun SH M.Hum salah satu penasehat hukum.(Rel*)