TERKINI:

Ka. Kanwil BPN Sumut Bantah Atas Penerbitan Sertifikat Areal Eks HGU PTPN II 106 Ha Kepada PB Alwashliyah dan PT ACR


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Pasca eksekusi terhadap areal tanah Eks HGU PTPN II seluas 106 Ha yang tertuang dalam amar putusan Nomor 1331 K/PID.SUS/2019 dengan menyerahkan tanah tersebut kepada PT Agung Cemara Reality yang merupakan milik Mujianto seluas 74 Hektare dan kepada Dewan Pengurus PB. Al Wasliyah seluas 32 Hektare, mulai terlihat kejanggalannya. 

Hal tersebut pun terungkap saat Kelompok Tani HPPLKN yang dikomandoi oleh Syaifal Bahri SE selaku Ketua Koptan HPPLKN dan juga Sekjen Komite Tani Menggugat (KTM) menyambangi Kantor BPN Sumut, Senin (2/9/2019) pagi. 

Kedatangan Kelompok Tani tersebut guna mempertanyakan persoalan yang menyebutkan bahwa BPN Sumut telah menerbitkan sertifikat atas tanah Eks HGU PTPN II seluas 106 Ha. 

"Hasil dari pertemuan kami dengan bapak Bambang selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, dengan jelas dikatakan bahwa BPN Sumut tidak ada menerbitkan sertifikat tanah Eks HGU PTPN II seluas 106 Ha kepada pihak PB Alwashliyah dan PT. ACR," jelas Syaifal kepada kru media di depan Kantor BPN Sumut. 

Dirinya menduga, bahwa dalam eksekusi putusan MA tersebut merupakan ulah dari mafia tanah dan mafia peradilan.

"Kami menduga, ada ulah oknum mafia peradilan dan mafia tanah dalam kasus ini yang ingin mengambil keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang banyak," tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ka. Kanwil BPN Sumut, Bambang mengatakan bahwa penerbitan sertifikat harus clean and clear. 

"Saya tegaskan bahwa BPN Sumut tidak hadir dalam eksekusi yang dilakukan oleh Kejari Labuhan Deli beberapa waktu lalu, karena eksekusi tersebut tidak benar. Meskipun beberapa kali di undang, BPN Sumut tidak pernah hadir," ungkap Bambang.

Dirinya juga menjelaskan ketidakbenaran proses eksekusi tersebut.

"Salah satu ketidakbenaran nya adalah Tamin Sukardi belum di eksekusi, karena ybs masih menjalani hukuman penangkapan KPK. Luas lahan yang di eksekusi juga tidak akurat," pungkasnya. 

Seperti pemberitaan sebelumnya, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1331 K/PID.SUS/2019 yang menyatakan lahan Eks. HGU PTPN II dialihkan kepada, PT. Agung Cemara Reality (ACR) dan PB. Alwasliyah, sedikitnya ada ratusan aparatur negara, baik dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI, Jum'at (23/8/19) pagi dikerahkan untuk melakukan pengamanan serta membaca Eksekusi didepan ribuan masyarakat kecil tak berdaya.

Seraya membaca isi putusan dan melakukan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deliserdang di Lahan Eks. HGU seluas 106 Hektare yang terletak di Jalan Veteran Pasar IV/Jalan Serbaguna Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deliserdang, pihak Mujianto dan PB. Alwashliyah pun unjuk gigi didepan ribuan masyarakat.(Robert)