TERKINI:

DPRD Medan Minta PD Pembagunan Siap Dievaluasi Jika Tidak Mampu dan Maksimal Dalam Bekerja


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Walikota Medan agar dapat melakukan evaluasi kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan salah satunya Perusahaan Daerah Pembangunan (PD Pembangunan) Kota Medan jika tidak mampu membawa perubahan pada perusahaan yang diketahui salama ini tidak mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Medan.

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan banyak memiliki Aset diantaranya kebun binatang, kompleks pergudangan, kolam renang dan property yang tersebar di wilayah Kota Medan.
“Fraksi Gerindra berpendapat agar perusahaan umum daerah tidak hanya mengurus persoalan Internal saja dan harus mampu bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. Karena selama ini permasalahan internal belum juga terselesaikan, padahal PUD Pembangunan nantinya harus mampu dan bersaing dengan pihak swasta,” kata anggota DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, SE pada Paripurna Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan Terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan, Senin (26/8/2019).
“Pemko Medan harus serius dan fokus menangani permasalahan yang ada pada PD Pembangunan Kota Medan, sehingga dengan terbitnya Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan ini nantinya dapat menambah sumber PAD bagi Pemko Medan,” terang Duma.
Selain itu, lanjut Sekretaris Komis C DPRD Kota Medan ini lagi, Perusahan Umum Daerah pembangunan harus melakukan kajian dan memiliki strategi khusus dalam membenahi kebun binatang sehingga dapat menarik minat pengunjung. Bertambahnya jumlah pengunjung dipastikan akan menambah penerimaan dari penghasilan. Untuk itu, manajemen PD pembangunan harus menjajaki kerjasama dengan Investor dan juga penyertaan modal sehingga wahana permainan dan fasilitas pendukung dapat tersedia.
“PUD Pembangunan juga dapat melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan untuk wisata edukasi. Sehingga pihak sekolah dan dinas Pendidikan dapat mendukung sosialisasi  sekaligus menambah pengetahuan bagi pihak sekolah,”sebut Duma.
Lanjut Duma, perlu dilakukan kegiatan event berupa perlombaan khususnya hari raya dan hari libur dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung dengan mendirikan rumah Souvenir yang berisi oleh-oleh khas UKM Kota Medan. Juga menambah koleksi miniature binatang dan mendirikan pusat jajanan dan selera (Pujasera).
Sesuai dengan pasal 331 Ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendirian BUMD sebagaimana di maksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Perda, BUMD sebagaimana di masksud pada ayat 1 terdiri dari atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
Di ayat 4 di sebutkan bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan keuntungan.
“Perusahaan Umum Daerah perlu dioptimalkan pengeloaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu pula, laba dari perusahan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terang Duma, anggota DPRD Kota Medan dari dapil 1 Kota Medan.
Pada Paripurna tersebut, Fraksi Partai Gerinda DPRD Kota Medan juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan namun dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan catatan-catatan saran dan kritik yang telah disampaikan oleh partai Gerindra tersebut.(Robert)