TERKINI:

Amar Putusan MA Atas Lahan Negara 106 Ha yang Diserobot Oleh Tamin Sukardi


KULI-TINTA.COM, HELVETIA - Bergulirnya perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang menjerat, Tamin Sukardi ke Mahkamah Agung (MA) mengenai penyerobotan lahan negara 106 Hektare yang terletak di JalanVeteran Pasar IV/Jalan Serbaguna Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deliserdang, ternyata berakhir pada Putusan yang miris dan menyedihkan.

Pasalnya MA dalam amar putusan Nomor 1331 K/PID.SUS/2019 justru menyerahkan tanah tersebut kepada PT Agung Cemara Reality yang merupakan milik Mujianto seluas 74 Hektare dan kepada Dewan Pengurus PB. Al Wasliyah seluas 32 Hektare.


"Berarti jelas dengan dikeluarkannya amar putusan tersebut, Tanah Air Ibu Pertiwi ini samasekali tidak berpihak kepada ribuan masyarakat kecil, lemah dan tak berdaya khususnya masyarakat yang sudah menempati, tinggal, serta mengelola lahan tersebut mulai dari Tahun 2000 an," ungkap Ketua Koptan HPPLKN, Syaifal Bahri SE. 

Demikian disampaikan, Sayifal Bahri SE selaku Ketua Himpunan Penggarap/Pegusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) kepada awak media, Jum'at (23/08/2019). Menurut Sayifal, putusan MA tersebut sangatlah rancu dan tidak mendasar.

Apalagi bila dilihat dari rekam jejak atau kronologi persoalannya, Tamin Sukardi sudah jelas-jelas bersalah tanpa alas hak yang sah telah menyerobot dan memperjualbelikan lahan negara, bahkan di Pengadilan Tipikor Medan Tamin dengan beraninya menyuap hakim untuk membebaskannya dari segala tuntutan dan berakhir pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Ini sudah jelas ada dugaan persekongkolan jahat sehingga amar putusan MA tersebut lari dari konsestensinya, atau tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas sehingga merugikan ribuan masyarakat yang sudah lama menempati serta mengelola lahan tersebut,” terangnya.

"Seharusnya, lahan yang diperoleh dengan cara cara jahat apalagi “korupsi” seyogianya hakim tidaklah menyerahkannya kepada pengembang melainkan disita atau dikembalikan kepada negara dan selayaknya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas, tapi ini tidak, ada apa dibalik ini semua,” harapnya," tambahnya.

Ia berharap, sudah selayaknya Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi mengulurkan tangan serta meringankan langkahnya guna melihat kondisi masyarakat serta kembali menelaah kesalahpahaman atas amar putusan yang telah dikeluarkan MA tersebut.

Tak hanya Presiden, Syaifal juga berharap adanya perhatian khusus dari Komisi Yudisial, KPK, DPR RI, Menteri BUMN, Menteri Agraria, serta Badan Pertanahan Nasional untuk turut serta menelaah serta mengkoreksi kembali atas putusan MA yang sudah merugikan masyarakat luas ini.

“Kami hanyalah masyarakat kecil dan tak berdaya yang hanya ingin memiliki tanah untuk berteduh serta belindung dari hujan, dan panas teriknya matahari. Kenapa masyarakat yang harus dikorbankan, kenapa Tanah Air Ibu Pertiwi ini tidak memihak kepada kami melainkan kepada pengembangan yang seyogianya tidak memiliki hak apapun untuk menempati lahan tersebut untuk kepentingan pribadi, apalagi alas hak atau dasar hukum yang dimiliki pengembang samasekali cacat di mata hukum, bahkan yang bersangkutan saat ini (Tamin Sukardi,red) yang sudah memperjual belikan lahan tersebut sedang menjalani masa tahanan atas dampak perbuatan Tipikor yang sudah dilakukannya,” beber Syaifal.

Tambahnya, atas peristiwa ini masyarakat kedepannya akan melakukan aksi damai yang mengharapkan perhatian para penguasa di negeri ini untuk memberikan pertolongan nya, sebab masyarakat saat ini sedang dihadapkan dengan kekuatan besar yang samasekali tidak diketahui serta dipahami oleh masyarakat.

“Kepada siapa lagi hendak mengadu atas amar putusan MA yang sudah menyengsarakankan ribuan masyarakat ini kalau tidak kepada bapak-bapak petinggi di negeri ini yang sudah dipercayakan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan serta ketentraman terhadap para rakyatnya,” tandasnya seraya menambahkan, baru saja masyarakat memeriahkan HUT RI ke-74 dilahan tersebut dengan kegembiraan serta keceriaan, tapi sekarang justru air mata kami menumpahi tanah Ibu Pertiwi ini.(Robert)