TERKINI:

Fraksi Partai Gerindra : Pemko Medan Jangan Anggap Sepele Peringkat WDP yang Diberikan Oleh BPK RI Perwakilan Sumut


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Walikota Medan, Drs.H.T.Dzumi Eldin, S.MSi, jangan anggap sepele laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan T.A 2018.

Sebab, untuk keempat kalinya secara berturut-turut selama 4 Tahun, LKPD Pemko Medan memperoleh opini WDP. Demikian di utarakan Fraksi Partai Gerindra Kota Medan yang dibacakan oleh Suriayanto pada sidang Paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan T.A.2018, Senin (22/7/19).

Opini WDP oleh BPK RI perwakilan Sumatera Utara itu menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan tidak mampu melaksanakan acuan rekomendasi dan acuan dari LHP tersebut untuk mengelola keuangan, akan tetapi kegagalan di dalam memanagemen.

"Kami melihat Pemko Medan tidak belajar dari kesalahan dan kekurangan yang sudah ada. Sehingga kami sangat tidak yakin untuk kedepannya Pemko Medan bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) kembali jika tidak belajar dari pengalaman yang terjadi,” terang ketua Fraksi partai Gerindra Kota Medan ini.


Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta kepada pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan Daerah Kota Medan, khususnya terhadap pendapatan daerah agar terjadinya peningkatan pendapatan sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemko Medan. Fraksi Gerindra menilai OOPD Pemko Medan jangan hanya mencari posisi aman saja untuk terhindar dari jeratan hukum, karena serapan anggaran di seluruh OPD dalam menggunakan APBD 2018 dinilai sangat rendah dan dibawah normatif.
"Para OPD tidak kreatif dalam memanfaatkan anggaran, sehingga kesannya cuma mencari aman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dampaknya, pelaksanaan program pembangunan jalan di tempat, ini terlihat rendahnya serapan anggaran yang rata-rata 47 sampai 50 persen dari semua OPD Pemko Medan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), meski potensi pemasukan cukup besar karena menghemat pengeluaran untuk tidak mengerjakan program yang dinilai tidak prioritas, namun efisiensi ini cenderung tidak melakukan apa-apa,” terang Suriyanto.
Tambah Butong, panggilan akrab dari Suriyanto, Fraksi Gerindra menilai pemko Medan masih gagal dalam meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang di tetapkan, terkhusus masalah infrastruktur  yang terkesan sangat lambat apalagi masalah perbaikan jalan dan drainase, padahal, anggaran sudah ditambahkan.
"Kedepan, agar setiap pengerjaan fisik tidak dikerjakan hanya mengebut kerjaan menjelang akhir tahun, profesionallah dalam bekerja. Jangan ada lagi jalan yang sudah baik di aspal, sementara banyak lagi jalan yang  buruk dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan,” sebutnya.
Dari hasil LKPJ T.A.2018,maka Fraksi Partai Gerindra menilai pemerintah Kota Medan gagal dalam menyusun skala prioritas pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat Kota Medan, karena tidak ada indikator yang jelas dan nyata dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan tidak fokus dan maksimal terhadap perencanaan penggunaan anggaran dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan lain-lain. Pemerintah Kota Medan belum mampu membuat rencana induk master plan dalam pembangunan infrastruktur kota Medan secara utuh , rinci dan jelas, ini dapat di lihat dari kondisi yang nyata oleh masyarakat kota Medan. Pemerintah gagal dalam mengelola keuangan karena sudah 4 tahun berturut-turut mendapat WDP dari BPK RI.