TERKINI:

Abdul Rani SH Minta Pemko Medan Lestarikan Sejumlah Bangunan Cagar Budaya


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Anggota DPRD Medan Abd Rani SH minta Pemko Medan melestarikan dan memugar sejumlah bangunan cagar budaya yang ada di kota Medan. Sebab, bangunan cagar budaya diyakini punya nilai tinggi menarik jumlah wisatawan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Abd Rani karena melihat saat ini masih banyak bangunan Cagar Budaya termasuk peninggalan Belanda yang memiliki nilai budaya seolah di sia-siakan dan tidak terawat di Kota Medan, Minggu (26/5/2019).
“Pemko kita harapkan melakukan pengawasan yang maksimal, sehingga bangunan bersejarah terlindungi dengan bagus,” ujar Abd Rani yang juga Ketua Komisi IV DPRD Medan itu.
Disebutkan Abd Rani lagi selaku Caleg terpilih anggota DPRD Medan periode 2019-2024 mengaku komit akan mengawasi bangunan apalagi tercatat sebagai cagar budaya. Seiring dengan itu, Abd Rani minta Pemko Medan supaya mempublikasikan bangunan mana saja yang terdaftar sebagai bangunan cagar budaya.
“Kita minta Pemko Medan transparan memberikan daftar bangunan mana saja yang terdaftar bangunan cagar budaya. Sehingga, masyarakat dan pegiat budaya ikut mengawasi pelestarian bangunan dimaksud,” tegas Abd Rani.
Apalagi sambungnya, sudah ada Perda Kota Medan No 2 Tahun 2012 tentang Pelesatarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya terdiri 49 Pasal, XX BAB. Dalam BAB II disebutkan, adapun tujuan Perda yakni pada Pasal 2 mempertahankan keaslian bangunan dan lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Dalam BAB III ditentukan wewenang Pemko Medan dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan lingkungan cagar budaya.
Sedangkan pada pasal 6 disebutkan, Pemko Medan harus menyediakan informasi yang benar dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan cagar budaya. Pemko wajib melakukan sosialisasi peraturan dan perundang undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran cagar budaya kepada masyarakat.
Pada BAB XVIII diatur masalah ketentuan Pidana, Pasal 46 disebutkan perbuatan pidana terhadap penyelenggara pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan lingkungan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan.(Robert)