TERKINI:

Wajah Baru Kantor Imgrasi Kelas II TPI Belawan Menuju Zona Integritas WBK dan WBBM


KULI-TINTA.COM, BELAWAN - Kementerian Hukum dan HAM RI mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) se-Indonesia. Upaya tersebut ditindaklajuti Kantor Imigrasi Klas II TPI Belawan. 

"Kami salah satu institusi yang ditunjuk dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  yang di canangkan Kementerian Hukum dan HAM," kata Kepala Kantor Imigrasi Klas II TPI Belawan melalui Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ch Prana Didampingi Oleh Leonyta Rotua, Kasubsi Teknologi Informasi, Senin (29/4/2019).

Ch Prana menambahkan, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Layanan Imigrasi Belawan yang memberikan kepuasan kepada pemohon jasa keimigrasian seperti, parkir, Layanan Prioritas Disabilitas, orang tua, anak anak, orang sakit dan ibu hamil, serta menyediakan kopi, teh, aqua, snack, Wifi Gratis bagi pemohon dan free charger," ucapnya.

Pembangunan zona integritas ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Langkah ini diambil karena untuk mewujudkan good governance dan clean government menghadapi berbagai kendala antara lain penyalahgunaan KKN, diskriminasi, dan lemahnya pengawasan.

"Kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan. Sehingga dapat memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi WBK dan WBBM," kata Prana.

Sementara itu, Leonyta Rotua, Kasubsi Teknologi Informasi mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud keinginan perbaikan pelayanan publik. Keinginan itu terlihat dari upaya Kementerian Hukum dan HAM yang gencar melakukan perbaikan pelayanan menjadi pelayanan online seperti Custumer service yang melayani pemohon yang belum mengerti pendaftaran online Apapo dan juga disediakan contoh contoh persyaratan, brosur, kacamata baca dan pulpen.

"Baru baru ini ada perintah sistem dari Simkim versi 1.0 ke Simkim versi 2.0, yang mengakibatkan keterlambatan layanan, karena Simkim versi 2.0 tersebut masih belum normal," bebernya.

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ch Prana menambahkan jumlah pemohon pembuatan paspor mengalami peningkatan sejak akhir bulan Maret 2019, lalu.

Peningkatan ini disebabkan adanya permohonan paspor yang diajukan oleh PJTKI resmi yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

"Pada prinsipnya kami siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemohon jasa keimigrasian, sepanjang persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk persyaratan yang diajukan oleh PJTKI harus melampirkan rekomendasi dari Disnaker setempat, medical checkup, SKCK dari Kepolisian dan rekom dari PJTKI," tegasnya.

Pihaknya siap bekerja seoptimal mungkin dalam melakukan perubahan-perubahan dengan dukungan SDM dan anggaran, untuk perbaikan sarana prasarana sehingga tercipta pelayanan publik yang ramah HAM.

"Semuanya itu untuk memberikan kepercayaan, kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. WBK dan WBBM tentu terkait dengan penyelesaian dan penanganan pengaduan pelayanan publik di instansi itu sendiri," tandasnya.(Robert)