TERKINI:

Irsal Fikri Minta Dinsos Jangan Mainkan Data Kemiskinan


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat miskin di Medan sejak tahun 2015 hingga 2017 menurun. Tahun 2017 tercatat 204.220 jiwa atau 9,11%  penduduk miskin di kota ini dari jumlah penduduk. Namun Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan Endar Sutan Lubis menyebutkan jumlah warga miskin di Medan sebanyak 463.000 jiwa atau  18% dari 2,6 juta jiwa penduduk Medan.
Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri mengatakan, data masyarakat miskin yang disampaikan oleh Kepala Dinsos sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Dari mana sumber datanya dan apa elemen penilai. Kadis (Dinsos) harus bisa mempertanggungjawabkan data yang disampaikan," kata Irsal, Senin (18/2/2019).
Irsal mengingatkan agar Kepala Dinsos berhati-hati dalam hal menyampaikan data ke publik. Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini tahun politik, jangan sampai data yang disampaikan menimbulkan polemik. Jangan pula, karena data-data itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak dalam hal bantuan bagi masyarakat miskin.
“Penyampaian data kemiskinan tanpa disertai sumber data bisa menjadi bola liar. Memunculkan opini publik tentang kinerja pemerintahan, padahal Medan selama ini terus melakukan berbagai pembangunan. Apakah pembangunan selama ini tidak bedampak mengurangi angka kemiskinan. Di Medan Utara juga dilakukan berbagai pembangunan, apakah itu tidak berdampak pada berkurangnya masyarakat miskin. Pernyataan Kepala Dinsos terkait data kemiskinan akan dibahas pada Komisi B DPRD Medan. Kita agendakan memanggil, dan mempertanyakan, sumber data dari mana. Harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pengamat kebijakan publik, Yurial Arief Lubis mengatakan, jika data yang disampaikan Kepala Dinsos benar, merupakan keprihatinan bagi pemerintah Kota Medan. 
“Kondisi Medan sangat memprihatinkan kalau meminjam data itu (yang disampaikan Kadis) membuktikan bahwa formulasi kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Pemko Medan tidak berjalan dengan baik. Sehingga dalam implementasinya Pemko Medan tidak bisa menekan angka masyarakat miskin kota,” ujarnya. 
Direktur Eksekutif Kolektif USU ini mengatakan, kemiskinan tinggi di pinggiran Kota Medan menunjukkan kebobrokan terhadap birokrasi Pemko yang tidak tidak cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 
Namun, ia menjelaskan, data itu sangat besar jika dibandingkan dengan data yang tercatat di BPS. 
“Iya sangat besar, karena data itu berdasarkan sumber yang harus jelas karena terkait pengambilan sampel data. Kalau data yang tidak jelas akan bermasalah sampai dalam penyusunan anggaran untuk mengatasi kemiskinan,” ucapnya.(Robert)