TERKINI:

Nissan Finance : Pelapor Terhadap Ketiga POJF di Polsek Sunggal Bukanlah Debitur Kami


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Menanggapi proses hukum yang dialami oleh tiga pria yang merupakan Petugas Objek Jaminan Fidusia (POJF) dibawah naungan PT Olivia Jaya Nusantara yang dilaporkan oleh Ani br Sitepu yang tertuang dalam nomor laporan : STTLP/1585/K/X/2018/SPKT/POLSEK SUNGGAL, membuat Nissan Finance angkat bicara.

Melalui Taufan Oktora Punu, SH selaku bagian Litigasi PT Nissan Financial Services Indonesia, sangat menyayangkan proses hukum tersebut.

"Dalam perkara ini kami menganggap bahwa penguasaan kendaraan oleh pihak lain selain dari Debitur sendiri adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Kepada petugas kepolisian dalam hal ini Polsek Sunggal seharusnya menanyakan kepada pihak pelapor soal keabsahan kendaraan itu sendiri. Dokumen apa yang mereka pegang untuk membuktikan kepemilikan atas kendaraan itu," jelas Taufan kepada wartawan melalui pesan WhatsApp nya.

Dirinya menegaskan bahwa pihak pelapor ini bukan merupakan debitur Nissan Finance.
"Sejauh ini kita belum menerima permintaan surat pengantar dari Nissan Finance oleh Debitur kami sendiri untuk membuat pelaporan atas dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan yang dimaksud terhadap aset Nissan Finance. Kalaupun ada, Nissan Finance tidak akan memberikan jika bukan Debitur sendiri yang meminta. Termasuk harus tidak dalam posisi ada tunggakan angsuran dan sejauh ini setelah kami cek, pelapor bukanlah debitur Nissan Finance," bebernya.

Dirinya juga menegaskan bahwa ketiga POJF tersebut resmi hasil MOU antara Nissan Finance dengan PT Olivia Jaya Nusantara.

"Penugasan kepada PT OJN dari Nissan Finance untuk menerima barang Jaminan Fidusia tentunya merujuk pada SKMBJ (Surat Kuasa Menerima Barang Jaminan) dan sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Nissan Finance dengan PT OJN. Jadi, ketiga pria yang diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Sunggal adalah resmi merupakan karyawan PT OJN yang telah melakukan MOU kepada Nissan Finance yang bertugas mengamankan aset Nissan Finance yang bermasalah," tegasnya.

Seperti diketahui, petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Sunggal mengamankan tiga pria diduga pelaku pencurian dan perampasan kendaraan bermotor jenis mobil Nissan Grand Livina dari kampus LP3I di Jalan Sei Serayu Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (16/10/2018) siang lalu.

Ketiganya ialah Oskar Bungaran M. Harianja, Amrin Hutagalung dan Alvin Hutagalung yang merupakan karyawan PT Olivia Jaya Nusantara. Ada yang aneh saat diamankannya ketiga pria tersebut. Dimana petugas kepolisian tidak menerbitkan surat Sp.Kap dan Sp.Han meski sudah lewat 1X24 jam kepada pihak keluarga sehingga diduga petugas kepolisian Polsek Sunggal telah melanggar HAM ketiganya.

Bahkan, dalam penerimaan pelaporan terkesan dipaksakan. Saat kejadian penarikan korbannya merupakan seorang pria yang diduga sebagai salah satu mahasiswa di kampus LP3I, namun dalam pelaporan yang dibuat bahwa korbannya merupakan seorang wanita bernama Ani br Sitepu.

Kejanggalan tersebut pun akhirnya dilalui oleh pihak PT Olivia Jaya Nusantara melalui jalur hukum untuk melakukan praperadilan dan juga melaporkan salah satu personil kepolisian Polsek Sunggal berinisial Brigadir DH ke Bid Propam Polda Sumut.(MS/ZS)

Nissa Finance Akan Laporkan Debiturnya yang Pindahalihkan Kendaraan

SIASAT KOTA, MEDAN - Menanggapi persoalan salah satu debitur Nissan Finance yang melakukan overalihkan kendaraan bermotornya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Nissan Finance, pihaknya menanggapi serius persoalan tersebut.

"Dalam perkara ini kami menganggap bahwa penguasaan kendaraan oleh pihak lain selain dari Debitur sendiri adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Kami sangat menyayangkan atas sikap debitur kami yang melakukan overalihkan kendaraan yang masih dalam proses kredit kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Nissan Finance," jelasnya.

Bahkan dirinya menegaskan akan melakukan upaya hukum terhadap para debitur 'nakal'.
"Upaya hukum yang paling mungkin dilakukan Nissan Finance adalah melaporkan Debitur atas dugaan tindak pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia, sebagaimana Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999," tegasnya.

Namun, dirinya juga menegaskan bahwa posisi debitur itu sendiri harus jelas dipastikan keberadaannya.
"Tapi, hal ini harus dikonfirmasi perihal keberadaan Debitur itu sendiri. Jika Debitur sudah tidak lagi dapat ditemukan, maka upaya pelaporan tersebut akan jadi sia-sia," pungkasnya.(Red)