TERKINI:

Soal Pemanggilan Dirut PT. Olivia Jaya Nusantara, Polda Sumut Diduga 'Memihak'


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Pasca pemanggilan Dolok Martin Siahaan, ST (35) selaku Direktur Utama PT. Olivia Jaya Nusantara, Andi Bintang, S.H., selaku kuasa hukumnya angkat bicara.

"Kami sangat menyesalkan dalam hal ini, pihak kepolisian dalam melakukan pemanggilan terhadap klien saya meskipun sebagai saksi. Dimana, saya melihat petugas kepolisian dalam menerima laporan korban kurang jeli dan terkesan dipaksakan. Dalam pelaporan, kami meragukan dasar kepemilikan kendaraan pelapor, karena kendaraan yang dimaksud masih dalam proses kreditur dan belum dibayar kurang lebih 3 Tahun," jelas Andi Bintang, kepada wartawan.

Sementara itu, dalam keterangannya, Dolok Martin yang juga merupakan Kepala Perwakilan Surat Kabar Siasat Kota Sumatra Utara, menjelaskan bahwa dalam proses penarikan yang dilakukan oleh pihak external dibawah naungan PT. Olivia Jaya Nusantara, sudah sesuai dengan prosedur.

"Dalam proses penarikan mobil tersebut, pemakai unit bukan lagi pihak pertama yang merupakan konsumen SMS Finance, melainkan pihak yang tidak dikenal dan mengaku-ngaku merupakan anggota kepolisian. Bahkan, pada saat penarikan, pihak external sudah mengarahkan yang bersangkutan ke kantor SMS Finance di Jalan Abdullah Lubis, Medan," bebernya.

Lanjutnya, dalam hal ini diduga konsumen telah melanggar Pasal 35 dan Pasal 36 dalam undang undang fidusia No. 42 Tahun 1999.

"Jelas dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa barang siapa memindah tangankan yang masih merupakan dalam jaminan fidusia dapat diberikan sanksi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 50 jt. Dalam artian, konsumen telah melanggar hukum dan dapat dipidana," ketusnya.

Terpisah, Andi Bintang, S.H., menjelaskan bahwa dalam proses penarikan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang fidusia.

"Dimana pada saat ini sudah jelas hukumnya undang undang fidusia no 42 tahun 1999 pasal 15 dikatakan disana dalam melakukan eksekusi tentang jaminan fidusia sama kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan," tegasnya.

"Dalam hal ini pihak kepolisian sebagai penyidik seharusnya lebih jeli dalam menerima laporan korban, dimana si pelapor harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraannya tersebut. Kami yakin dan percaya bahwa si pelapor tidak akan dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang dimaksud, karena saat ini posisi BPKB kendaraan tersebut berada di SMS Finance. Kami merasa jika ini merupakan laporan yang dipaksakan duduk perkaranya. Bahkan dalam penerapan pasal 363, 365, 368 juga terkesan asal-asalan. Kami minta agar pihak kepolisian dalam hal ini lebih jeli dan seadil-adilnya dalam melakukan pemanggilan terhadap klien saya," pungkasnya.(Robert)