Sudirman Ziliwu Apresiasi & Kawal Putusan Sanksi Perkara DKPP RI Terhadap Ketua KPU RI



KULI-TINTA.COM, MEDAN - Sanksi putusan perkara No. 231/DKPP-PKE/VII/2018, Rabu (2/1/2019) DKPP RI terhadap Ketua KPU dan Komisonernya pada pelanggaran kode etik perekrutan calon KPU Kab/Kota Wilayah Sumut V adalah telah menciderai proses Demokrasi NKRI.

"Hal ini merupakan pelanggaran yang harus diproses secara hukum agar KPU dalam melakukan tupoksinya berjalan secara independen dan transparan. Untuk itu diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah secara hukum supaya efek jera secara hukum dapat menghasilkan proses yang adil," jelas Sudirman Ziliwu kepada wartawan di Medan.

Pemecatan kepada pihak teradu yang melanggar aturan maupun evaluasi kepada KPU dan komisioner terpilih di Wilayah Sumut V agar ditinjau kembali. Sudirman Ziliwu menegaskan sebagai pihak pengadu perkara dimaksud berharap agar perkara tersebut diproses dengan segera baik secara perdata maupun pidana ketika memenuhi unsur.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) telah menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 02-01-2019 pukul 13.30 WIB (KPU), Arif Budiman selaku Teradu I dan Komisioner, Evi Novida Ginting Manik, yang sekaligus sebagai koordinator wilayah Sumatera Utara, dalam pengaduan dengan Perkara No. 231/DKPP-PKE/VII/2018, Rabu (2/1/2019).

“Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian, memberikan peringatan kepada Teradu I dan Teradu II selaku Ketua dan Anggota KPU RI, memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan,” demikian amar putusan yang dibacakan oleh Majelis DKPP.

Sudirman Ziliwu mengungkapkan Perkara dugaan pelanggaran etik tersebut, bermula dari pengaduannya & Notafati Halawa melalui kuasa hukum mereka, Fatiatulo Lazira, S.H., dalam proses perekrutan calon komisioner KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara V, yang meliputi : Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.
Sudirman menyampaikan bahwa menurut kuasa hukum, Fati Lazira, putusan DKPP ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum bagi para teradu.

“Intinya, para teradu telah melakukan kesalahan (etik) dalam proses perekrutan calon Anggota KPU Kab. Nias Selatan Periode 2018-2023. Dan putusan ini, final serta mengikat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pengacara Fati Lazira, yang juga Koordinator Advokat Pemantau Pemilu mengungkapkan, putusan DKPP ini dapat dijadikan materi oleh para pihak yang sedang mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Putusan ini dapat menjadi bahan bagi para pihak yang sedang melakukan upaya hukum atas penetapan Komisioner KPU Kab. Nias Selatan Periode 2018-2023 dan harusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim PTUN nantinya untuk memutus gugatan hukum pengangkatan komisioner di wilayah Kab. Nias Selatan. Sebab, dengan dijatuhkanya sanksi terhadap para teradu, berarti ada yang tidak beres dalam proses perekrutan calon komisioner,” kata Fati Lazira.

Sudirman Ziliwu menyatakan bahwa Pemilu adalah proses Demokrasi secara jujur dan transparan. Sebagai kedaulatan rakyat, bagi para penyelenggara pemilu harus dari proses yang baik dan adil.

"Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, memilih presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Maka seharusnya, penyelenggara pemilu benar dari proses yang baik dan sesuai aturan. Kami menyampaikan apresiasi atas putusan ini dan berharap dapat ditindaklanjuti secara terang benderang sehingga ada efek jera kepada pihak-pihak pelaku yang melakukan pelanggaran," pungkasnya.(Robert)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Kepling Terkena OTT Tim Gabungan Polrestabes Medan & Polsek Delitua, Uang Tunai Rp 30 Juta Disita Petugas

Diduga Dibunuh Oleh Mantan Suami, Janda Anak Dua Ini Tewas Bersimbah Darah

Kunjungi RM Nisba, Yasonna Laoli Berpesan Agar Tetap Menjaga Citarasa