Sutrisno Pangaribuan : Tahapan Pembahasan APBD Pemprovsu Tidak Lagi Mematuhi Permendagri No. 38 Tahun 2018


KULI-TINTA.COM, SIMALUNGUN - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

1. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD, paling lambat minggu II bulan Juli 2018.

2. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS, paling lambat minggu I bulan Agustus 2018.

3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah, paling lambat minggu I bulan September 2018.

4. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan, atau 30 November 2018.

5. Dalam hal daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan/atau RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta memedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah.

"Berdasarkan ketentuan diatas, maka tahapan pembahasan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara jelas, tegas, dan nyata tidak lagi mematuhi Permendagri No.38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019," jelas Sekretaris Komisi D DPRD Provsu, Sutrisno Pangaribuan ST, Senin (1/10/2018) sore, di Hotel Niagara Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Maka Menteri Dalam Negeri sebagai utusan Pemerintah yang bertugas melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD, harus mendapat informasi terkait tahapan pembahasan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA.2019. 

"Jika kemudian disepakati pembahasan APBD TA.2019, maka dipastikan pihak Pemerintah Sumatera Utara yang paling bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi keterlambatan tersebut," tegasnya.(Robert)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Kepling Terkena OTT Tim Gabungan Polrestabes Medan & Polsek Delitua, Uang Tunai Rp 30 Juta Disita Petugas

Diduga Dibunuh Oleh Mantan Suami, Janda Anak Dua Ini Tewas Bersimbah Darah

Kunjungi RM Nisba, Yasonna Laoli Berpesan Agar Tetap Menjaga Citarasa