Timsel KPU Sumut V Diduga Kangkangi Peraturan, KPU RI Dilaporkan ke DKPP RI


KULI-TINTA.COM, MEDAN - Perekrutan calon anggota KPU Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara masih terus berlangsung. Dalam proses perekrutan calon anggota KPU Kab/Kota dilakukan beberapa tahapan seleksi baik Administrasi, Tertulis CAT (Computer Assisted Test), Piskotes, Wawancara & Kesehatan hingga sampai pada penetapan komisioner KPU oleh KPU RI.

Tahapan seleksi berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2018 pasal 20 pasal 3a & yang sekurang-kurangnya 40 orang untuk Kab/kota dan 60 orang untuk tingkat KPU Provinsi yang dikatakan lulus pada test administrasi.

Ujian seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi berdasarkan ketentuan penjadwalan yang tertuang pada PKPU No 7 tahun 2018. Calon peserta anggota KPU harus memenuhi kriteria, tidak pernah cacat demi hukum, memiliki intregritas dan independensi.

Akan tetapi, sangat naif dan terkesan buruk jika tim seleksi sendiri tidak jeli dalam melakukan cek & ricek berkas para peserta. Timsel V telah melakukan kekeliruan dalam setiap pemberkasan para calon sehingga ditemukan banyak oknum yang tidak berintegritas baik, diragukan independesi mereka dan cacat aturan demi hukum seperti pernah dikenakan
sanksi teguran DKPP, anggota Parpol dan lain-lain.

"Hal ini menurut kami cacat hukum sehingga Timsel sumut V tidak profesional dan pemaksaan kehendak. Saya duga kuat adanya intervensi dari pihak lain sehingga administrasi dan tahapan seleksi yang dilakukan Timsel V telah keliru, menciderai azas demokrasi dan melukai hati masyarakat," ungkap Sudirman Ziliwu selaku Aktivis pemerhati Pemilu/Masyarakat pemilih.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan KPU RI ke DKPP RI.
"Sudah kita laporkan KPU RI ke DKPP RI dengan Nomor : 246/IV-P/L-DKPP/2018, Tanggal 4 September 2018, yang menurut kami telah keliru dalam melakukan pemecatan sepihak kepada Timsel V, kita menduga KPU RI telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu tidak berdasar kekuatan hukum atas SK pemberhetian Timsel V tersebut, yang hanya dilakukan secara sepihak tidak berlandaskan pada PKPU No 7 Tahun 2018," tegasnya.

Lanjutnya, atas hal tersebut masyarakat pemilih Kepulauan Nias akan marah besar dan mengecam KPU RI untuk segera bertindak, sebab ditubuh KPU RI dan Timsel sendiri telah menimbulkan polemik dan kekeliruan pada setiap tahapan perekrutan, dan ujian seleksi terhadap calon anggota KPU tingkat Daerah terkhusus kepulauan Nias.

"Atas kisruh yang berjalan maka sebaiknya Timsel Sumut V segera mencabut keseluruhan keputusan yang pernah dikeluarkan sebab dinilai cacat demi aturan. Kemudian, agar KPU RI sesegera mungkin melakukan peninjauan ulang dan mengambil alih tahapan seleksi, agar KPU RI melakukan penetapan setiap tahapan yang lulus seleksi dan membubarkan Timsel Sumut V sebagaimana ketentuan PKPU No. 7 Tahun 2018 Pasal 35," bebernya.

"Segala keputusan Timsel Sumut V sudah melakukan kekeliruan dan mencederai demokrasi maka untuk itu agar segera dibatalkan. Timsel Sumut V tidak bisa mejalankan tupoksinya, dan kuat dugaan terkesan pengkondisian, intervensi dan deal transaksional gelap dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sekali lagi agar keputusan Timsel Sumut V dari awal sampai akhir segera dicabut kembalian dan dilimpahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih," pungkasnya.(Robert)

Postingan populer dari blog ini

Oknum Kepling Terkena OTT Tim Gabungan Polrestabes Medan & Polsek Delitua, Uang Tunai Rp 30 Juta Disita Petugas

Diduga Dibunuh Oleh Mantan Suami, Janda Anak Dua Ini Tewas Bersimbah Darah

Kunjungi RM Nisba, Yasonna Laoli Berpesan Agar Tetap Menjaga Citarasa